Plt Kadisdik Batu Bara Tegaskan Komitmen Asesmen Transparan, Isu Pungutan Diminta Dibuktikan

BATU BARA – Di tengah beredarnya kabar mengenai dugaan pungutan yang dikaitkan dengan rencana asesmen kepala sekolah di Kabupaten Batu Bara, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Yasser Abdillah, S.STP., memilih memberikan klarifikasi.

Yasser membantah adanya keterlibatan dirinya dalam dugaan pungutan yang disebut-sebut berkaitan dengan asesmen kepala sekolah yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.

Ia menyebut informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan tersebut sebagai fitnah.

Klarifikasi itu menjadi penting untuk menempatkan persoalan secara proporsional. Sebab, hingga kini belum terdapat bukti atau dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pungutan sebagaimana informasi yang beredar benar-benar terjadi.

Informasi sebelumnya menyebut adanya nominal tertentu yang disebut mencapai “5 ikat” untuk kepala sekolah definitif dan “10 ikat” bagi kepala sekolah berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

Namun, informasi tersebut masih memerlukan pembuktian.

Asesmen dan Dugaan Pungutan Adalah Dua Hal Berbeda

Seorang ASN yang mengetahui rencana asesmen membenarkan bahwa agenda tersebut memang sedang dipersiapkan. Namun, jadwal pelaksanaannya disebut belum dapat dipastikan.

ASN tersebut juga menyatakan tidak mengetahui adanya pungutan sebagaimana informasi yang beredar dan membantah keterlibatannya.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya membedakan antara rencana asesmen dengan dugaan pungutan.

Adanya rencana asesmen tidak serta-merta membuktikan bahwa pungutan telah dilakukan.

Karena itu, setiap informasi mengenai biaya maupun ketentuan pelaksanaan asesmen perlu merujuk kepada aturan, dokumen, serta keterangan resmi dari pihak yang berwenang.

Klarifikasi Menjadi Bagian dari Transparansi

Ketua DPC LSM PENJARA Batu Bara, H.P. Hasibuan, S.H., mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap informasi yang belum memiliki bukti yang dapat diperiksa.

«“Jika ada bukti, sampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak benar, pihak yang disebut juga berhak meluruskan informasi,” ujarnya.»

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya memberikan ruang kepada semua pihak untuk menjelaskan posisi masing-masing.

Dalam konteks ini, bantahan Yasser merupakan bagian dari hak jawab sekaligus upaya memberikan penjelasan kepada publik mengenai informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pungutan.

Menjaga Marwah Pendidikan

Persoalan yang menyangkut kepala sekolah dan Dinas Pendidikan tidak berhenti pada persoalan administratif.

Di dalamnya terdapat kepercayaan guru, kepala sekolah, orang tua peserta didik, serta masyarakat terhadap tata kelola pendidikan.

Karena itu, informasi yang belum terverifikasi perlu disikapi dengan kehati-hatian.

Jika memang terdapat dugaan pelanggaran, bukti dan mekanisme pengaduan dapat menjadi jalan untuk mengujinya. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak terbukti, pihak yang disebut juga memiliki hak untuk mendapatkan ruang klarifikasi.

Dalam posisi tersebut, transparansi justru menjadi titik temu.

Dinas Pendidikan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme asesmen, jadwal, dasar pelaksanaan, serta ketentuan pembiayaan apabila ada. Sementara masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada silang informasi.

Fakta membutuhkan bukti, sementara klarifikasi membutuhkan ruang untuk didengar.

Dan di tengah isu yang berkembang, sikap paling penting adalah menjaga agar proses asesmen kepala sekolah tetap berjalan sesuai ketentuan serta tidak kehilangan kepercayaan publik.

Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang pejabat, tetapi juga marwah pendidikan Kabupaten Batu Bara dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraannya.

Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang berkepentingan.