ANGGARAN BESAR, ASPAL DIDUGA TIPIS! SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KUALITAS JALAN CIGOMBONG?

CIGOMBONG, BOGOR – 21 NOVEMBER 2026, Pembangunan infrastruktur jalan hotmix di Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor melalui APBD, menjadi sorotan Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA). Pasalnya, pekerjaan jalan yang menelan anggaran mencapai Rp885.000.000 tersebut diduga mengalami ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

Berdasarkan informasi dan hasil pemantauan di lapangan, kondisi sejumlah titik jalan yang baru selesai dikerjakan diduga telah menunjukkan kerusakan. Bahkan, permukaan aspal terlihat tipis hingga lapisan dasar jalan mulai tampak.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, ketebalan lapisan hotmix, serta kesesuaian antara spesifikasi yang tercantum dalam papan informasi kegiatan dengan realisasi fisik di lapangan.

DUA KEGIATAN, ANGGARAN MENCAPAI Rp885 JUTA

Berdasarkan informasi pada papan kegiatan, terdapat dua pekerjaan pembangunan jalan yang menjadi perhatian SUKMA, dengan rincian:

  1. Pekerjaan jalan dengan volume panjang 37 meter, lebar 3 meter, ketebalan tercantum 0,3 meter, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000.

  2. Pekerjaan jalan dengan volume panjang 1.400 meter, lebar 3 meter, ketebalan tercantum 0,3 meter, dengan anggaran sebesar Rp685.000.000.

Dengan demikian, total anggaran kedua kegiatan tersebut mencapai Rp885.000.000.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan awal di lapangan, ketebalan lapisan hotmix pada sejumlah titik diperkirakan hanya berkisar 1–2 sentimeter. Angka tersebut masih memerlukan pengukuran teknis untuk memastikan ketebalan aktual dan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak maupun spesifikasi pekerjaan.

SUKMA menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, ketebalan lapisan, kualitas material, pemadatan, serta tahapan pelaksanaan merupakan faktor penting yang menentukan mutu dan daya tahan jalan.

KONTRAKTOR DAN KUALITAS PEKERJAAN IKUT DIPERTANYAKAN

Sorotan juga diarahkan kepada perusahaan pelaksana atau kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

SUKMA meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi perusahaan, persyaratan teknis, tenaga kerja konstruksi, serta sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan sesuai jenis dan klasifikasi pekerjaan.

Menurut SUKMA, pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan teknis sesuai ketentuan.

Jangan sampai pekerjaan infrastruktur yang dibiayai uang negara hanya mengejar penyelesaian fisik, sementara kualitas dan ketahanan hasil pembangunan justru tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

FUNGSI MONEV KECAMATAN IKUT MENJADI SOROTAN

Ketua Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA) turut mempertanyakan efektivitas fungsi monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan pihak Kecamatan Cigombong terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Menurutnya, apabila hasil pekerjaan di lapangan memang ditemukan tidak sesuai spesifikasi, maka perlu ditelusuri bagaimana proses pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi dilakukan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai atau diterima.

"Jangan sampai pekerjaan yang kualitasnya masih dipertanyakan justru dianggap sudah baik melalui proses monitoring dan evaluasi. Monev seharusnya tidak sekadar formalitas atau sebatas pemeriksaan administrasi, tetapi harus benar-benar melihat kondisi fisik dan kualitas pekerjaan di lapangan," tegas Ketua SUKMA.

Ia menambahkan, proyek yang menggunakan anggaran ratusan juta rupiah wajib mendapatkan pengawasan serius. Setiap tahapan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga hasil akhir pembangunan.

SUKMA DESAK PEMERIKSAAN FISIK DAN PENGUKURAN ULANG

Atas kondisi tersebut, SUKMA meminta Pemerintah Desa Cigombong, pihak Kecamatan Cigombong, serta dinas teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar segera mengambil langkah konkret.

SUKMA mendesak dilakukannya:

  1. Pengukuran ulang ketebalan lapisan hotmix pada sejumlah titik pekerjaan.

  2. Pemeriksaan kualitas dan spesifikasi material yang digunakan.

  3. Pemeriksaan kesesuaian volume pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

  4. Verifikasi dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis pekerjaan.

  5. Pemeriksaan proses monitoring dan evaluasi oleh pihak kecamatan.

  6. Pemeriksaan administrasi serta persyaratan teknis perusahaan pelaksana.

  7. Audit atau pemeriksaan penggunaan anggaran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.

"Jika memang ditemukan kekurangan volume atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, pihak pelaksana harus bertanggung jawab dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat kualitas pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan," tambahnya.

SUKMA: UANG NEGARA HARUS MENGHASILKAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS

SUKMA menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan uang negara digunakan secara transparan, tepat mutu, tepat volume, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran sebesar Rp885 juta bukan jumlah yang kecil. Oleh karena itu, masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan teknis.

SUKMA juga menegaskan bahwa dugaan ketidaksesuaian tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pengukuran, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi oleh tenaga teknis yang berkompeten.

Jangan sampai jalan baru selesai dibangun, tetapi kualitasnya sudah dipertanyakan. Pembangunan bukan sekadar mengejar realisasi anggaran, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan pemantauan awal di lapangan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, kontraktor pelaksana, serta dinas terkait untuk memberikan penjelasan dan dokumen pendukung. Dugaan ketidaksesuaian belum merupakan kesimpulan adanya pelanggaran hukum.

Baca Juga
Berita Terbaru
  • ANGGARAN BESAR, ASPAL DIDUGA TIPIS! SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KUALITAS JALAN CIGOMBONG?
  • ANGGARAN BESAR, ASPAL DIDUGA TIPIS! SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KUALITAS JALAN CIGOMBONG?
  • ANGGARAN BESAR, ASPAL DIDUGA TIPIS! SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KUALITAS JALAN CIGOMBONG?
  • ANGGARAN BESAR, ASPAL DIDUGA TIPIS! SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KUALITAS JALAN CIGOMBONG?
  • ANGGARAN BESAR, ASPAL DIDUGA TIPIS! SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KUALITAS JALAN CIGOMBONG?
  • ANGGARAN BESAR, ASPAL DIDUGA TIPIS! SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KUALITAS JALAN CIGOMBONG?
Posting Komentar