Melawi, Kalbar- KATAWARGA.co.id. Insiden kecelakaan kerja yang menimpa seorang buruh di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Samboja Inti Perkasa (PT SIP)—yang berlokasi di Desa Pemuar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat—memicu kemarahan publik dan kecaman keras dari berbagai kalangan. Minggu, (15/11/2026).
Bukan hanya karena insiden tersebut mencerminkan buruknya sistem perlindungan tenaga kerja, sikap manajemen perusahaan yang tutup mulut dan mengabaikan upaya konfirmasi dari awak media turut memperkuat dugaan adanya upaya menutup-nutupi kelalaian fatal di lingkungan pabrik.
Kapasitas Jumbo, Minim Perlindungan Nyawa Pekerja
PT SIP dikenal sebagai korporasi pengolahan kelapa sawit berskala besar di wilayah tersebut. Kapasitas pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) pabrik ini tercatat melonjak hingga 55 ton per jam (meningkat dari sebelumnya 45 ton per jam), dengan kapasitas penyimpanan Crude Palm Oil (CPO) mencapai 7.000 ton.
Namun, eskalasi kapasitas produksi yang masif ini ternyata tidak berbanding lurus dengan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Kecelakaan kerja yang baru saja terjadi menjadi bukti sahih bahwa keselamatan buruh kerap dikorbankan demi mengejar target produksi korporasi.
Sikap Alergi Konfirmasi: Humas PT SIP Bungkam Seribu Bahasa
Ketika awak media berupaya melakukan fungsi kontrol sosial dengan menghubungi Bagian Humas PT Samboja Inti Perkasa guna meminta klarifikasi resmi terkait insiden kecelakaan kerja tersebut, pihak manajemen justru mengabaikan dan sama sekali tidak memberikan respons.
Sikap tertutup dan arogan ini mencederai prinsip keterbukaan informasi publik serta menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apakah ada standar operasional yang sengaja disembunyikan? Sikap bungkam ini dinilai mencerminkan hilangnya tanggung jawab moral korporasi terhadap insiden yang mengancam nyawa pekerjanya.
Rentetan Masalah: Dari Isu Lingkungan hingga Pengabaian K3. Kasus kecelakaan kerja ini menambah panjang daftar rapor merah operasional PT SIP di Kabupaten Melawi. Sebelumnya, pabrik ini juga kerap disorot tajam oleh warga dan DPRD Melawi, di antaranya:Isu Lingkungan & Perizinan: Operasional pabrik sempat diprotes warga akibat polusi udara, bau limbah yang menyengat, serta desakan evaluasi dokumen lingkungan dari UKL-UPL agar ditingkatkan menjadi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Sorotan Harga & Antrean TBS: Pemerintah Kabupaten Melawi, termasuk Wakil Bupati dan DPRD Melawi, beberapa kali harus turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengawasi stabilitas harga TBS petani mandiri serta karut-marut antrean kendaraan pengangkut buah.
Tegakkan Hukum Ketenagakerjaan, Sanksi Tegas Perusahaan Bandel!
Kelalaian yang berujung pada kecelakaan kerja ini merupakan pelanggaran telak terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 terpilih/Ketenagakerjaan. Negara tidak boleh berkompromi dengan perusahaan yang mengabaikan keselamatan jiwa pekerjanya.
Aliansi pemerhati buruh dan masyarakat mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, serta DPRD Melawi untuk:
Melakukan investigasi mendadak secara menyeluruh ke lokasi PKS PT SIP.Menjatuhkan sanksi tegas—hingga pembekuan operasional sementara—kepada perusahaan yang terbukti mengabaikan standar keselamatan kerja (K3).
Menindak manajemen PT SIP yang terkesan antiaudit dan sengaja memboikot transparansi informasi kepada publik.Meskipun kehadiran korporasi sawit kerap diagungkan dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal, hal tersebut sama sekali tidak memberikan kekebalan hukum bagi perusahaan untuk mengabaikan hak asasi dan keselamatan dasar para pekerjanya.
(Red/Tim Investigasi)