Melawi,Kalbar-KATAWARGA.co.id. Realisasi anggaran program ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025 di Desa Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, menjadi sorotan tajam masyarakat setempat. Warga mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana yang nilainya diperkirakan mencapai Rp200 juta tersebut, lantaran hingga penghujung tahun 2026 belum terlihat realisasi maupun penyalurannya di lapangan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lapangan pada Senin (16/11/2026), minimnya informasi mengenai bentuk kegiatan serta alokasi anggaran yang bersumber dari keuangan desa tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Salah seorang warga Desa Kebebu yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan dan kenyamanan (hak tolak narasumber sesuai Pasal 4 Ayat 4 UU Pers), mendesak agar Pemerintah Desa (Pemdes) Kebebu tidak menutup-nutupi penggunaan anggaran publik tersebut.
"Kami berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai peruntukan anggaran, mekanisme penyaluran, jenis kegiatan yang dilaksanakan, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ketahanan pangan Tahun 2025," tegas sumber tersebut kepada awak media.
Menurut warga, transparansi mutlak diperlukan guna mencegah kecurigaan dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Program ketahanan pangan sejatinya dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi warga, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha produktif desa lainnya sesuai dokumen perencanaan yang telah disepakati.
Masyarakat menegaskan agar Pemdes Kebebu tidak mengabaikan aspirasi ini. Jika anggaran sebesar Rp200 juta tersebut memang belum direalisasikan, pemerintah desa diminta menjelaskan secara rinci kendala yang dihadapi. Sebaliknya, apabila dana tersebut telah terserap, warga menuntut bukti fisik kegiatan, daftar penerima manfaat, serta dokumen pertanggungjawabannya dipublikasikan secara transparan.
Selain mendesak pihak desa, warga juga meminta dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Daerah, untuk segera turun tangan melakukan pengawasan, audit, dan penelusuran menyeluruh guna memastikan anggaran negara tersebut dikelola sesuai regulasi yang berlaku.
Hak Jawab dan Ruang Klarifikasi
Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1 dan Pasal 3 mengenai prinsip keberimbangan berita (cover both sides) serta asas praduga tak bersalah, redaksi telah berupaya mengonfirmasi hal ini kepada pihak terkait. Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kebebu maupun jajaran perangkat desa belum memberikan keterangan resmi.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa Kebebu, Pemerintah Kecamatan Nanga Pinoh, maupun instansi terkait di lingkungan Pemkab Melawi untuk memberikan klarifikasi, penjelasan resmi, serta hak jawab guna meluruskan informasi dan menghadirkan pemberitaan yang utuh kepada publik. (Red)